Network
Presiden lalu memerintahkan Mendagri memetakan per wilayah mulai rumah sakit mana yang penuh, daerah dengan kasus meninggal terbanyak, hingga kasus positifnya tertinggi dikategorikan merah.
Sementara, untuk wilayah di luar kategori itu diberi tanda kuning, dan hijau. Bagi yang kuning bisa bergerak, namun masih ada sejumlah pembatasan sedangkan hijau bisa bergerak bebas.
Baca Juga: Ramai Isu Penolakan, Kemnaker Akan Segera Sosialisasikan Tapera ke Pekerja
Kebijakan itu diambil sebagai langkah menyeimbangkan antara penanganan COVID-19 dengan pengendalian ekonomi. Karena ada negara yang kencang dan berhasil menangani COVID-19 tetapi ekonominya kolaps.
Ilmu itu kemudian yang diminta oleh Jokowi untuk diterapkan terhadap penanganan inflasi. Dan Presiden juga meminta semua pemangku kepentingan berkumpul setiap daerah dicek dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Melalui mekanisme itu, lanjut Tito, pengendalian inflasi bisa di angka 2,84 persen dan bahkan di bulan Mei 2024 pertama kali sejak September 2022 secara bulanan terjadi deflasi yaitu minus 0,03 persen.
“Biasanya makanan, minuman, tembakau selalu merah. Baru bulan Mei 2024, makanan, minuman, tembakau yang bisa selalu merah ini justru deflasi 0,29 persen,” ujarnya.
Baca Juga: Nelayan Pesisir Selatan Pulau Jawa Diimbau Waspadai Gelombang Tinggi Saat Masa Panen Ikan
Tetapi, Tito mengaku bahwa pencapaian itu juga merupakan kerja keras dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi yang bekerja di bidang pangan.
“Jadi, sebetulnya Bapak Inflasinya adalah Bapak Jokowi, tapi sebetulnya yang bekerja Pak Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan dan Direktur Bulog sebetulnya. Kami (Kemendagri) hanya membantu mengkoordinir saja,” kata Tito.
