Network
Eddy mengaku, tujuan penonaktifan ini agar warga dapat melaporkan status kependudukannya kepada Pemkot Surabaya.
Baca Juga: Babinsa Koramil 0825/13 Singojuruh Berantas Sarang Nyamuk Antisipasi Penyebaran DBD
Caranya adalah warga melakukan klarifikasi dan konfirmasi keberadaan mereka saat ini kepada RT/ RW dan kelurahan.
"Kalau domisili di kecamatan lain, maka kita pindah sesuai alamat kecamatan itu. Kalau di kabupaten lain, kita sarankan mereka untuk pindah ke kabupaten/kota tersebut. Supaya data ini valid, karena tidak ada data fiktif, cuma tidak ditemukan orangnya," ucapnya.
Eddy menjelaskan, terdapat sejumlah dampak apabila dokumen Adminduk warga dinonaktifkan. Seperti, kesulitan membuka rekening tabungan, BPJS, dan NPWP.
Baca Juga: Meningkatkan Ketahanan Pangan, Pemkot Jakpus Manfaatkan Lahan Kosong Tanam Bibit Sayuran
"Terkait BPJS, ketika mereka melakukan konfirmasi maka Insya Allah bisa diproses dengan cepat. Sebab, kita sudah ke Dirjen Dukcapil, sehingga untuk yang berhubungan dengan kesehatan, kita minta untuk penanganan khusus," kata dia.
Sebelumnya, Disdukcapil Surabaya telah menertibkan KK yang tidak diketahui keberadaannya. Terdapat sekitar 61.750 KK yang diblokir atau dinonaktifkan oleh Pemkot.
Namun jumlah KK yang diblokir itu berangsur-angsur menurun karena warga yang bersangkutan mulai melakukan konfirmasi dan klarifikasi kependudukan.
"Kemarin jumlahnya 61.750 KK, lalu turun menjadi 42.804 KK. Jadi setiap hari ada yang sudah melakukan klarifikasi," ujarnya.***
